Peran Intervensi Manusia terhadap Lingkungan

Intervensi manusia memiliki peran penting dalam lingkungan, terlepas dari dampak positif atau negatif yang ditimbulkannya, hal itu tidak dapat dipisahkan karena manusia adalah bagian dari ekosistem itu sendiri. Oleh karena itu, manusia membutuhkan peraturan yang mendukung hak mereka untuk hidup di lingkungan yang sehat dan dapat diandalkan ketika terjadi pelanggaran hak ini oleh pihak mana pun. Mengenai hukum lingkungan internasional, ada banyak konvensi dan deklarasi yang memasukkan hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan hukumnya. Pertama kali Majelis Umum PBB mengakui hubungan antara hak-hak dasar manusia dan lingkungan adalah pada tahun 1968 yang kemudian dinyatakan dalam Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 dan pada prinsip pertama Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan yang menyatakan bahwa manusia “[…] berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif yang selaras dengan alam.”¹ Kata “berhak” dalam prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip ini tidak mengikat. Meskipun status deklarasi tersebut “diterima secara luas”, tidak satu pun ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat sebagai aturan yang mengikat dan dengan demikian, hal ini tetap menjadi hukum yang lunak.

Kerusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Meskipun hak asasi manusia tidak diterima secara jelas dalam konteks lingkungan yang sehat, kerusakan lingkungan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi dan sosial yang fundamental, sehingga menjadi mengikat secara hukum. Menurut pakar independen PBB tentang hak asasi manusia dan lingkungan, John Knox (Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia), menyarankan bahwa daripada membuat dokumen baru yang mengikat, lebih baik menerapkan hak atas lingkungan yang sehat pada kerangka hukum hak asasi manusia yang ada. Hal ini tercermin dari tugas negara untuk menjamin hak-hak rakyat atas kesehatan, pangan, dan air yang semuanya dapat terancam oleh kerusakan lingkungan.² Untuk menegakkan hak-hak ini, ketentuan-ketentuan hak asasi manusia lainnya dapat digunakan meskipun tidak selalu berarti “lingkungan yang sehat”. Misalnya, Komentar Umum No. 15 (Hak atas Air) dari Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas air yang aman dan layak untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga.³ Hukum mengikat lainnya yang dapat diterapkan adalah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) yang tercermin pada hak untuk hidup (Pasal 2), hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga (Pasal 8), hak untuk mengakses pengadilan yang tidak memihak (Pasal 6), dan hak untuk menikmati properti sepenuhnya (Protokol Pasal 1).

Peran Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dalam Kasus Lingkungan

Ketentuan-ketentuan alternatif ini menunjukkan upaya yang membuahkan hasil, khususnya pada penerapan “hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga” dari ECHR. Dalam kasus Lopez Ostra v. Spanyol pada tahun 1994, Nyonya Ostra menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk mengklaim bahwa haknya atas kehidupan pribadi dan keluarga telah dilanggar oleh perusahaan swasta yang telah dibangun di tanah kota. Perusahaan ini menggunakan bahan kimia tertentu yang menghasilkan asap dan menyebabkan gangguan bagi keluarga Ostra yang tinggal di daerah tersebut dan sebagai akibatnya, mereka harus meninggalkan rumah mereka untuk sementara waktu. Nyonya Ostra mengajukan kasusnya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa setelah kasusnya gagal dilanjutkan di Spanyol, dan akhirnya memutuskan bahwa Pasal 8 ECHR memang dilanggar karena negara tidak dapat menyeimbangkan antara kesejahteraan ekonomi kota dan pemenuhan hak pemohon atas kehidupan pribadi dan keluarga.⁴ Keputusan ini merupakan kasus yang sangat inovatif karena merupakan pertama kalinya Pasal 8 berhasil diterapkan dalam kasus lingkungan.

Pengakuan Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat dalam Perjanjian Regional

Meskipun ada ketentuan-ketentuan alternatif yang disebutkan di atas, ada dua perjanjian hak asasi manusia regional yang secara eksplisit menyatakan pengakuan hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Yang pertama, berdasarkan Pasal 24 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Masyarakat tahun 1981, menyatakan bahwa “semua orang berhak atas lingkungan yang memuaskan secara umum yang mendukung perkembangan mereka.”⁵Sedangkan yang kedua dikemukakan pada Pasal 11 Protokol San Salvador 1988 pada Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika yang membedakan hak individu atas lingkungan yang sehat dan kewajiban positif negara untuk melindungi, melestarikan, dan memperbaiki lingkungan. Akibatnya, kegagalan negara untuk melaksanakan kewajiban tersebut akan berakibat pada hak tindakan yang dapat diberlakukan.⁶

Sebagai kesimpulan, meskipun hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat hanya ditetapkan dalam dua perjanjian hak asasi manusia, ada beberapa ketentuan alternatif yang dapat digunakan untuk mengklaim hak ini seperti ECHR. Efektivitas tindakan ini kemudian tercermin dan dibuktikan dalam kasus Lopez Ostra v. Spanyol (1994).

Referensi:

Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (1992), Prinsip 1.
Pernyataan oleh John H. Knox, Pakar Independen tentang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup pada “Pengembangan Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup”, 2014. Situs web: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15274
E/C.12/2002/11, 26 November 2002.
Philippe Pasir Jacqueline Peel, Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jilid 1, hlm. 111).
Piagam Afrika (Banjul) tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Masyarakat (1981), Pasal 24.
Pasir dan Peel, Prinsip, 781.