Archive for month: August, 2021

You are here: / / August
Dzikri Ahira

ANALISIS PERSPEKTIF: DAUR ULANG LIMBAH ELEKTRONIK (E-WASTE) DI INDONESIA

By Muhammad Dzikri Ahira Soefihara

Perkembangan teknologi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, mendorong pertumbuhan industri elektronik menjadi salah satu industri global terbesar. Perkembangan tersebut diiringi dengan meningkatnya permintaan dan penggunaan akan barang elektronik sehingga menghasilkan limbah elektronik dari end of life products dalam jumlah yang besar di seluruh dunia [1]. Limbah elektronik didefinisikan sebagai sampah dari perangkat elektronik yang telah rusak atau tidak dapat digunakan Kembali [1,2] dan tergolong kedalam bahan berbahaya dan beracun menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020 [3]. Dua kategori utama dari limbah elektronik yaitu electronic waste dan electric waste ditunjukkan oleh Gambar 1 [4]. 

Gambar 1. Distribusi limbah elektronik [4].

Limbah elektronik adalah salah satu aliran limbah yang tumbuh paling cepat dan diperkirakan bahwa limbah tersebut sudah mencapai sekitar 8% dari keseluruhan limbah yang dihasilkan sektor publik [4]. Tingkat penimbunan limbah elektronik meningkat 10% setiap tahun (Sakunda, 2013) dan pada tahun 2016, jumlah limbah elektronik yang dihasilkan secara global telah mencapai 44,7 juta metrik ton (Mt) yang memiliki 24,4% pertumbuhan selama lima tahun terakhir. Menurut laporan monitor limbah elektronik yang diterbitkan oleh United Nations University (UNU), hanya 20% limbah elektronik yang dihasilkan di dunia dikumpulkan dan didaur ulang melalui jalur formal pada tahun 2016 [5]. 

Limbah elektronik mengandung zat berbahaya yang dapat menimbulkan resiko kerusakan lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh kandungan logam berat seperti Pb, Hg, Cd, dan C serta flame retardants [4]. Hal ini menunjukkan semakin besar jumlah limbah elektronik (e-waste) yang dihasilkan, makan akan semakin tinggi juga resiko bahaya dan toksisitas pada manusia dan lingkungan. Untuk mencegah resiko tersebut, setiap perangkat elektronik yang telah melewati batas masa pakai atau tidak dapat digunakan kembali, perlu dikumpulkan dan didaur ulang dengan cara yang tepat. Terlepas dari bahan berbahaya tersebut, limbah elektronik juga mengandung material yang sangat berharga untuk dapat diperoleh kembali seperti emas dan perak sehingga mendorong pendaur ulang untuk memanfaatkan peluang tersebut. Printed Circuit Boards (PCBs) merupakan jenis e-waste yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan memiliki porsi sekitar 3–5% dari total keseluruhan e-waste. Sebesar 43% dari total produksi emas di dunia digunakan untul produk elektronik [4]. Pada Gambar 2 ditunjukkan kandungan senyawa yang terdapat dalam PCBs [4].

Gambar 2. Kandungan logam limbah elektronik berasal dari printed circuit boards [4]. Beberapa kandungan lainnya adalah Hg, Ba, Cd, As, dan flame retardants.

Konsentrasi logam yang terdapat dalam e-waste mencapai 40-800 kali lipat dari jumlah kandungan emas dalam bijih emas (Au), dan 30-40 kali lipat dari jumlah kandungan tembaga (Cu) dalam bijih Cu yang ditambang di Amerika Serikat [4]. Secara global, 267,3 ton Au dan 7.275 ton Ag dikonsumsi setiap tahun oleh industri elektronik[4]. Konsentrasi logam mulia seperti Au dan Cu dalam limbah PCBs yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan logam tersebut dalam bijih mineral menjadikan daur ulang limbah elektronik menjadi sangat penting baik dari sudut pandang ekonomi maupun lingkungan.

Limbah Elektronik di Indonesia

Salah satu penelitian menunjukkan, berdasarkan metode Material Flow Analysis (MFA), akumulasi limbah elektronik yang dihasilkan dari rumah tangga di Indonesia pada tahun 2025 dapat mencapai 622.000 ton [9]. Berdasarkan model MFA tersebut, total limbah elektronik yang dihasilkan (2015-2025) diperkirakan mencapai 3,75–4,98 juta ton. Pada tahun 2015, televisi diperkirakan menjadi jenis limbah elektronik terbesar (37%) [10]. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan e-waste di Indonesia adalah 14,91% setiap tahunnya. Potensi pertumbuhan sampah elektronik ini harus didukung dengan pengolahan limbah elektronik yang tepat guna untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan.

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan limbah elektronik (e-waste) diperlukan untuk mempercepat proses pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik. Benua Asia, sebagai penghasil limbah elektronik terbesar (40,7%) [5], belum sepenuhnya mempunyai regulasi yang mengatur mengenai limbah elektronik. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang tergolong rendah dalam mengatur permasalahan limbah elektronik [5]. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya data mengenai limbah elektronik sehingga ketiadaan data statistik secara real time akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Rendahnya penerapan teknologi mengenai pengelolaan limbah elektronik di Indonesia menciptakan peluang untuk pengumpulan dan daur ulang limbah elektronik berbasis informal seperti industri rumahan. 

Tidak adanya mekanisme pembuangan dan daur ulang yang tepat ditambah dengan kesadaran konsumen yang rendah tentang pengolahan limbah elektronik, telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang berada pada posisi terendah dalam mekanisme pengumpulan, infrastruktur pengolahan dan penanganan limbah elektronik, menurut Regional E-waste Monitor Report tahun 2017 [7]. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya dalam mendorong proses end-to-end sistem pengelolaan limbah elektronik (e-waste) untuk meningkatkan kualitas mekanisme pengumpulan dan pengolahan. Pada tahap pengumpulan, peningkatan kesadaran konsumen terhadap bahan berbahaya di limbah elektronik (e-waste) akan menjadi sangat penting. Partisipasi berbasis komunitas dalam pengumpulan sampah elektronik skala rumah tangga secara sukarela dan proses transaksi limbah elektronik dalam skala industri (B2B) merupakan alternatif untuk mekanisme pengumpulan limbah elektronik. Keduanya membutuhkan regulasi formal dalam memantau dan melacak aliran bahan limbah agar dapat diproses lebih lanjut dengan baik dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Gambar 3. Tempat pengolahan limbah elektronik berbasis informal/rumahan (kiri) dan emas yang dihasilkan (kanan). (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pengolahan Limbah Elektronik

Beberapa metode pengolahan dapat dilakukan untuk memperoleh kembali logam berharga dari limbah elektronik, salah satunya adalah melalui dengan jalur hidrometalurgi [8]. Hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam melalui jalur pelindian menggunakan larutan kimia. Tahap pertama dalam pengolahan limbah elektronik adalah pemilahan sampah elektronik yang dapat diolah lebih lanjut sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Barang elektronik disortir untuk mendapatkan bagian dari limbah elektronik yang dapat untuk diolah sesuai dengan kapasitas alat. Selanjutnya, proses pembongkaran dilakukan dengan cara desoldering atau pemanasan untuk memisahkan komponen elektronik dari limbah elektronik. Selanjutnya, sampah elektronik melalui proses penghancuran dan pemisahan untuk dapat diproses secara selektif pada tahap pelindian dan pemurnian. Pengecilan ukuran terdiri dari penghancuran dan penggilingan dengan menggunakan shredder dan blade atau hammer mill untuk menghasilkan material berukuran 2-5 mm. Selanjutnya, proses pemisahan yang dapat dilakukan adalah pemisahan densitas, untuk memisahkan bahan plastik, dan pemisahan berbasis magnetik atau elektrostatik untuk memisahkan logam besi dan non besi. Tahap terakhir yaitu proses hidrometalurgi yang terdiri dari tahap pelindian dengan menggunakan reagen seperti asam nitrat dan aqua regia dan selanjutnya proses electrowinning untuk memurnikan logam hasil pelindian. Setiap logam padat selanjutnya akan dicetak setelah melalui proses peleburan.

Gambar 4 Diagram alir pengolahan limbah elektronik dengan jalur hodrometalurgi.

Industri limbah elektronik telah berkembang di sebagian negara eropa seiring dengan urgensi yang diterapkan melalui United Nations melalui Sustainable Development Goals. Salah satu perusahaan yang telah menjadi pioneer dalam pengolahan limbah elektronik adalah Umicore, dengan smelter terintegrasi yang memiliki kapasitas daur ulang limbah elektronik terbesar. MGG, Elden, Daimler Benz, NEC, Dowa, Sepro, Shanghai Xinjinqiao, SwissRTec, WEEE Metallica, Hellatron, Aurubis, Attero, Noranda, dan Rönnskar adalah perusahaan aktif lainnya yang juga melakukan pengolahan di bidang limbah elektronik [8]. Negara Asia yang didominasi oleh negara berkembang memiliki potensi yang besar untuk dapat berkontribusi dalam mengolah limbah elektronik yang tergolong dalam limbah berbahaya.

Daur ulang limbah elektronik merupakan tanda kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinisiasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Limbah elektronik dan pengelolaannya diintegrasikan dalam program Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menangani limbah, sumber daya, dan circular economy [5]. Beberapa poin penting yang tercakup dalam dokumen panduan OECD, termasuk tentang Extended Producer Responsibility, adalah pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Mendaur ulang 1 juta laptop menghemat energi yang setara dengan listrik yang digunakan oleh 3.657 rumah selama setahun [4]. Inisiatif global telah muncul di seluruh dunia yang perlu diadaptasi sepenuhnya di negara berkembang seperti Indonesia. Circular economy harus diterapkan untuk tetap menutup lingkaran dari life cycle materials dengan mengolah kembali end of life products dimana limbah elektronik diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Munculnya PP No. 27 tahun 2020 [3] yang mengatur mengenai pengelolaan sampah spefisik, yang didalamnya mengatur mengenai sampah elektronik, dapat menjadi dasar acuan serta inisiasi yang baik untuk sinergisasi produsen, konsumen, pemerintah, dan pelaku pengolahan untuk sama sama menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari limbah elektronik.

Referensi:

[1] Frazzoli, C., Orisakwe, O. E., Dragone, R., & Mantovani, A. (2009). Diagnostic health risk assessment of electronic waste on the general population in developing countries’ scenarios. Environmental Impact Assessment Review.

[2] Grant, K., Goldizen, F. C., Sly, P. D., Brune, M.-N., Neira, M., Berg, M. v., & Norman, R. E. (2013). Health consequences of exposure to e-waste: a systematic review. Lancet Glob Health 2013, 1: e350–61.

[3] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

[4] Kaya, M. (2016). Recovery of metals and nonmetals from electronic waste by physical and chemical recycling processes. Waste Management.

[5] Baldé, C., Forti, V., Gray, V., Kuehr, R., & Stegmann, P. (2017). The Global E-waste Monitor – 2017. Bonn/Geneva/Vienna: United Nations.

[6] Perkins, D. N., BS, M.-N. B., Tapiwa Nxele, M., & Peter D. Sly, M. (2014). E-Waste: A Global Hazard. Annals of Global Health, 80:286-295.

[7] Honda, S., Khetriwal, D. S., & Kuehr, R. (2016). Regional E-waste Monitor: East and Southeast Asia. Bonn: United Nations University & Japanese Ministry of the Environment.

[8] Kaya, M. (2019). Electronic Waste and Printed Circuit Board Recycling Technologies. Cham, Switzerland: Springer.

[9] Rochman, F. F., Ashton, W. S., & Mochamad. (2016). E-waste, money and power: Mapping electronic waste flows in Yogyakarta. Environmental Development.

[10] Andarani, P., & Goto, N. (2013). Potential e-waste generated from households in Indonesia using material flow analysis. Springer Japan.

/by
Dzikri Ahira

THE ALTERNATIVE APPROACH OF THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT

By Marsha Maghfira

Human’s intervention has a crucial role in the environment, regardless of the positive or negative impacts that it brings, it cannot be separated as human is the part of the ecosystem itself. Therefore, people need the regulation that stands for their rights to live in a healthy environment and can be relied on when infringement on this right by any party is occur. Concerning to international environmental law, there are many conventions and declarations that includes the human rights as part of its legal aim. The first time UN General Assembly recognized the relationship between the basic rights of people and the environment was in 1968 which subsequently declared in Principle 1 of the 1972 Stockholm Declaration and on the first principle of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development which stated that human beings “[…] are entitled to a healthy and productive life in harmony with the nature.”1 The “entitled” word in this principle indicates that it is not binding. Despite the status of the declarations as “widely-accepted”, none of these provisions are explicitly shown human rights to a healthy environment as a binding rule and thus, this remains as a soft law. 

Notwithstanding the human rights is not clearly accepted in terms of the healthy environment, the environmental degradation can be addressed as a violation of fundamental economic and social rights, thus, become legally binding. According to UN independent expert on human rights and the environment, John Knox (UN Office of High Commissioner for Human Rights), advised that instead of establishing a new binding document, it is better to implement the right of the healthy environment to the existing legal framework on human rights. It is reflected by the duties of the state to ensure people’s rights on health, food, and water which all can be threatened by the environmental harm.2 In order to seek the enforcement of these rights, other human rights provisions can be invoked even though it is not necessarily stands for the “healthy environment”. For example, the General Comment No. 15 (Right to Water) of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights which affirms that everyone is entitled for safe and acceptable water for personal and domestic use.3 The other binding law that can be applied is on the European Convention on Human Rights (ECHR) which reflected on the right to life (Art 2), right to respect for private and family life (Art 8), right to access to impartial court (Art 6), and right to full enjoyment of property (Protocol Art. 1). 

These alternative provisions are showing a fruitful effort, especially on the application of “right to respect for private and family life” of the ECHR. In the case Lopez Ostra v. Spain in 1994, Mrs. Ostra uses her right to litigate in court to claim that her right on private and family life has been breached by a private company which has been built on municipal land. This company uses certain chemicals that produced fumes and causes nuisance to Ostra family whose live in the area and as a consequence, they need to leave their home temporarily. Mrs. Ostra brought her case before the European Court of Human Rights after her case failed to be proceed in Spain, and it finally decided that the Article 8 of ECHR is indeed infringed as the state cannot balance between the economic well-being of the city and the fulfillment of applicant’s right on private and family life.4 This decision was a ground-breaking case since it was the first time that Article 8 was successfully applied in an environmental case. 

Despite the alternative provisions mentioned above, there are two regional human rights treaties that explicitly expressed the recognition of rights to live in a healthy environment. The first one is under Article 24 of 1981 African Charter on Human and Peoples’ Rights stated that “all peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their development.”5While the second one is brought up on Article 11 of 1988 San Salvador Protocol to the American Convention on Human Rights which distinguish the right of individual on healthy environment and the positive obligation of states to protect, preserve, and improve the environment. Consequently, the failure of the state to perform the obligation will results on the enforceable right of action.6

In conclusion, although the human rights on healthy environment is only specified on two human rights treaties, there are several alternative provisions that can be used to claim this right such as the ECHR. The effectiveness of this act is then reflected and proven in the case of Lopez Ostra v. Spain (1994).

References:

  1. The Rio Declaration on Environment and Development (1992), Principle 1. 
  2. Statement by John H. Knox, Independent Expert on Human Rights and the Environment at “The Development of Environmental Human Rights”, 2014. Website: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15274
  3. E/C.12/2002/11, 26 November 2002.  
  4. Philippe Sands Jacqueline Peel, Principles of International Environmental Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 783. 
  5. African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights (1981), Art. 24. 
  6. Sands and Peel, Principles, 781.
/by
Dzikri Ahira

Public Trust Doctrine & Intergenerational Equity on Ecocide

By Marsha Maghfira

According to Polly Higgins, ecocide can be defined as the act of human agency or other entities which caused extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory. Although specific crime of ecocide had not been established yet, environmental lawyers and activists have also advocated for the incorporation of ecocide into existing laws and international instruments. This intention is based on the idea of Earth stewardship which entails that the earth is seen as “to be held in trust” and humans have the responsibility of providing the necessary stewardship in taking care of the earth. Based on the idea of earth stewardship, threats to nature can be seen as a crime of ecocide and can be punished. 

The idea of earth stewardship is related to the public trust doctrine. This doctrine entails that a government should protect natural resources such as air and water necessary for public welfare and survival as well as the government’s duty to protect those within its jurisdiction. The public trust doctrine is therefore based on public trusteeship of resources within the state and provides an accountability mechanism for present generations to hold the state, as trustee, accountable for violations of these duties. Currently, these cases are only taking place under domestic law as it is possible to draw a direct link between the air and atmosphere of a particular state and its domestic constitutional provisions, but this is much more difficult on a global level. 

Additional to the public trust doctrine, the principle of intergenerational equity is used as a basis for the protection of the environment and its resources for future generations. This principle defines the rights and duties of the present and future generations with respect to the use and enjoyment of natural and cultural resources as these should be passed on to the future generations in as least as good condition as they were received by the present generations. This principle applies to both the diversity of the resources as well as the general quality of the environment that is passed on. 

Thus, the public trust doctrine is concerned with the clarification on the positive duty to protect citizens and the environment at this moment in time, whereas intergenerational equity is concerned with the protection of these elements in the future. As argued by legal scholars, ecocide law can then be used to enforce the obligations arising from the public trust doctrine and intergenerational equity. 

Although the public trust doctrine has been referred to in domestic cases, only a few legal scholars have advocated for its adoption as a general principle of international law. The principle of intergenerational equity has been recognised in a few non-binding soft law instruments, but it is not possible to derive any rights from this principle in international law.

/by

About Us:

Remind is based in Karawang, Indonesia with the goal to overcome the rapid growth of e-waste through recycling. Concurrently trying to enhance public awareness in how to treat our e-waste.

Find Us:

Remind (Recycling Materials for Indonesia)

Dusun Bugis Selatan, Tanahbaru, Pakisjaya

Karawang, Indonesia

Contact Us:

admin@remind.co.id

Follow Us:

Copyright © 2021 Remind.co.id – All Rights Reserved